PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bukan
cerita baru lagi ketika kesemerautan yang terjadi di negara ini. Sistem poitik
yang tidak sehat merupakan akar dari permasalahan negara kita tercinta. Ketidak
setabilan politik akibat dari kurang maksimalnya pelaksanaan hukum yang
berlaku. Ketidak setabilan politik indonesia, yakni dilihat dari kesempatan
yang tersedia bagi setiap pemerintah untuk menyelesaikan persoalan – persoalan
yang dihadapinya.
Kalau
ketidaksetabilan yang terdahulu lebih bersumber dari pada kelemahan elit untuk
bekerja sama satu sama lain, maka yang terakhir ini lebih disebabkan oleh belum
melembangnya struktur dan prosedur politik yang mampu memberi tempat kepada
masyarakat luas untuk mengmbil bagian di dalam proses politik. Orang akan cepat
bersetuju dengan pendapa yang mengaktakan bahwa ketidak setabilan politik yang
dialami oleh indonesia memperkecil keleluasan bagi negara ini untuk mengadakan
perbaikan – perbaikan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu adalah logis
program politik Orde baru pada awal kekuasaannya untuk menegakkan ketesabilan
politik untuk memberi landasan kepada pembangunan. Akan tetapi perlu pula
dipersoalkan apa sifat – sifat stabilitas politik yang mungkin ditegakkan di
Indonesia dan kesetabilan politik yang bagaimana yang memungkinkan
terlaksananya pembangunan dalam arti yang seluas – luasnya.
Masyarakat
yang berada di dalam kondisi tersebut di atas, lebih mudah tergoda untuk
melakukan tindakan – tindakan kekerasan seperti hura – hura, pemberontakan,
pembunuhan politis, revolusi, dan lain sebagainya. Apa lagi sekiranya kepada
masyarakat yang ada di dalam suasana seprti di atas ditunjukkan kelompok
tertentu di dalam masyarakat yang menjadi penyebab dari segala suasana yang
terjadi. Dengan kekerasan terjadi terhadap kelompok tersebut, sungguhpun
tindakan itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Denga
mengabaikan sama sekali pembahasan mengenai masalah klas – klas ekonomi san
sosial dalam suatu masyrakat, dianggap menghindari pokok – pokok terpenting
yang membentuk suatu sistem politik. Dengan melupakan persoalan yang menimpa
masyarakat seolah – olah berarti terlepasnya aspek tersebut dari perkembangan –
perkembangan obyektif yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat pula perbedaan
yang besar mengenai apa yang disebut dengan kesenjangan sosial antara masyarkat
bawah deng masyarakat atas.
Rumusan Masalah
Berdasarkan
uraian Latar Belakang di atas maka saya menarik rumusan masalah sebagai berikut
: Ingin mengetahui penigkatan kesejahteraan sosial masyarakat tidak optimal akibat
dari ketidakseimbangan sistem politik indonesia?
PEMECAHAN MASALAH
Pembinaan
Demokrasi dan Kehidupan Politik yang Sehat
Disadari
sepenuhnya bahwa kita semua termasuk dari sebagaian besar rakyat yang
menginginkan makin terjelmanya kehidupan demokrasi yang sehat di tanah air kita
ini. Tentu ada yang akan berkata, kita sudah punya panca sila yang demikian
luhur, mengapa kehidupan demokrasi dan keadilan politik belum terlaksana
sebagaimana mestinya? Ya, mungkin ada pula yang akan bertanya juga, apakah tiap
warga negara sekarang mempunyai kesempatan sama mendapatkan perlindungan hukum,
apabila diperlukan? Kita juga tahu peristiwa Wasdir yang hanya karena meminta
Rp 25 tetapi terasa menjengkelkan orang yang diminta, ia harus membayar dengan
membayar 3 tahun penjara. Dan berbagai kontras mungkin dapat diajukan.
Kemanakah si rakyat kecil akan mengadu? Oleh karena itu tidak mengejutkan kita
kalau akhir – akhir ini ada cetusan – cetusan dari hati nurani pemuda pelajar
maupun rakyat yang terang – terang ditunjukkan kepada pemerintahan dengan
jajarannya sebagai pembantu atas berbagai hal yang tidak lagi musyawarah, dan
dipihak lain menjamin kemantapan kehidupan politik, tidaklah kita bisa berhenti
pada konsep yang baik dan itikad yang murni saja. Keduanya oenting dan teramat
penting, tetapi yang sangat menentukan ialah dapat atau tidak diciptakannya
suatu mekanisme politk yang ampuh. Diperlukan sekali mekanisme yang sekaligus
berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kecenderungan kekekuasaan, yang tak
selamnya sehat itu, dan juga berperan sebagai sarana untuk selalu menggairahkan
kereativitas dalam hidup berenegara serta tersalurnya dan berkembangnya
aspirasi masyarakat.
Para
intelektual dan mereka yang berada diluar orbit kekuasaan, dengan penuh
keyakinan terlalu biasa mengutif ucapan Lord Acton, “ Power tends to corrupt”, katanya. Dan biasanya tentu dilanjutkan,
“ Absolute power, corrupts absolutly”. Jiak
begini halnya, memang tiada retorika yang akan bisa mengingkari hanya
manifestasi kekuasaan dan tingkat keterbukaannya yang akan menetralisir
intesitas dari ucapan tersebut. Kekuasan selalu bersifat ambivalen, serba mendua. Ia harus muncul untuk kesejahteraan
bersama, tetapi kehadirannya juga harus mengekang rasa kesejahteraan individu –
individual tak bisa berbuat apa yang dimauinya.
Kesepakan
akan mudah diperoleh jika kita berbicara mengenai perlunya pembagunan bagi
Indonesia. Demikian pula kalau dikaitkan bahwa yang hendak dicapai dengan pembangunan
itu ialah suatu masyarkat yang adil dan makmur. Bagi kita yang perlu
diketengahkan di sini bukan hanya kedua aspek pembangunan di atas. Lebih dari
pada itu ialah bagaimana peroses atau usaha untuk mencapai kemakmuran itu
berjalan, adalah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Sebab
pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memperbesar kebahagiaan yang dapat
dicapai oleh anggota masyarakat, yang di dalam masyarakat Indonesia diujudkan
dengan kata adail dan makmur.
Bukan
hanya kita sebagai warga negara Indonesia saja yang tau permasalahan politik
dalam negeri, tetapi Indonesia sudah disorot dimata internasional bahwa betapa
tidak seimbangnya sistem politik Negara ini. Yang akibatnya derajat Indonesia
dimata dunia sangatlah rendah terutama dalam hal perpolitikan dan pengembangan
kesejahteraan rakyat. Sebagian besar, mungkin karena korupsi, kolusi dan
nepotisme ( KKN ) dan kurangnya profesionalisme di dalam menjalankan roda
kepemimpinan. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di Negata ini dan akan
terus terjadi tanpa ada jalan dan solusi yang tepat untuk penyelesainnya. Sebut
saja misalnya, koperasi belum berjalan sebagai mana diharapkan, sementara Badan
Usaha Milik Negara (BUMN ) yang besar terimbas KKN, sehingga goyah; misalnya
PLN, Garuda, Pertamina dan lain sebagainya. Strategi juga menuju kesentralisme, sehingga demokratisasi
politik dan ekonomi terhambat. Ekonomi Indonesia semakin terpuruk, oleh KKN yang
melingkari segenap kehidupan bangsa ini, baik politik, ekonomi, maupun sosial.
Wajar, tidak mudah untuk memlihkan kembali. Dengan kondosi seperti ini
dibuthkan tenaga kepemimpinan yang super
power dan tidak cepat lembek. Apabila semua aspek sudah tidak seimbang dan
tidak memihak pada kesejahteraan rakyat bagaimana bisa Negara Indonesia
dipandang tinggi oleh Negara lain. Rakyat sendiri saja tidak bisa diurus, apa
lagi jika sudah berbicara ranah internasional. Sangat memperihatinkan melihat
kenyataan semua ini, dan yang paling menyedihkan ialah rotasi generasi yang
tidak mengarah ke yang lebih baik melainkan memperumit keadaan. Jika sudah
begitu siapa lagi yang akan membangun Bangsa ini ke arah yang lebih baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar